KAGAMA.CO, JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendukung perkembangan teknologi industri penerbangan agar dapat menjangkau daerah terpencil di Indonesia.

Hal itu disampaikan Menhub dalam acara International Seminar On Aerospace Science And Technologi (ISAST VI – 2018 ) di Jakarta, Selasa (25/9/2018).

“Pesawat N219 dari PT Dirgantara Indonesia (PT DI) akan kita dukung untuk bisa digunakan secara masif oleh pemerintah daerah.”

“Kita memiliki banyak sekali daerah terpencil yang tidak mudah untuk dicapai tetapi kita harus mengirimkan berbagai macam barang dan harus menghubungkan orang yang tempat tinggal disana,” ujar Menhub Budi Karya.

Dia meminta pengguna produk aviasi untuk dapat bekerjasama dengan industri penerbangan Indonesia secara bersama yang akan memberikan keuntungan bagi industri penerbangan Indonesia.

“Tadi ada beberapa produk yang menarik seperti pesawat yang bisa mengukur garis pantai, drone yang bisa digunakan untuk multi purpose baik itu untuk pertanian maupun kesehatan. Nah ini saya minta untuk dikembangkan,” tutur Ketua Harian KAGAMA tersebut.

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan terus memberikan dukungan maksimal untuk semua bentuk kreativitas anak bangsa di bidang rekayasa pesawat terbang.

“Pemerintah sangat antusias menyambut para peneliti untuk meneliti hal yang terkait dengan penerbangan. Karena di sini banyak inovasi yang bisa kita kembangkan dan berpotensi sebagai produk nasional,” tutur Menhub.

Acara International Seminar On Aerospace Science And Technologi (ISAST) ke-6 dengan tema “Aeronautics and Space Technology Research and Industrial Development”.

Acara ini merupakan ajang pertukaran informasi mutakhir dan untuk mencari peluang kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi baik di dalam maupun luar negeri, serta industri strategis yang ada di Indonesia dan dunia.

Turut hadir dalam kegiatan ini Menteri Perindustrian Ir. Airlangga Hartoto dan Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi Prof. Mohammad Nasir.

 
Sumber : Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan