Baca juga: Soal Ekonomi Digital, Indonesia Perlu Buat Regulasi Khusus
“Contoh waktu Keraton berada di luar otonomi daerah. Pada bertanya-tanya Jogja ini kepala daerahnya dipilih atau dari Keraton? Banyak yang usul dipilih. Para pendatang tidak tahu, NKRI tidak ada, Jogja ada,” ungkap Koentjoro.
Dampak Pembangunan YIA
Menurut Koentjoro, sebelum dan setelah dibukanya YIA memberikan berbagai dampak.
Hal tersebut meliputi konflik karena petani sewa kehilangan mata pencaharian, dampak buruk lingkungan khususnya di Sorot, Purworejo, hilangnya beberapa cagar budaya, memunculkan kebisingan dan angka kecelakaan lalu lintas meningkat, serta menjadi kawasan lalu lintas terbuka salah satunya akan aksi kejahatan.
“Tadi Saya sudah jelaskan tahapan pembangunan. Kondisinya sekarang sudah sampai tahap operasi pun, masalah-masalah tersebut masih ada. Kalau nggak segera diselesaikan akan menimbulkan dampak terus,” jelasnya.
Baca juga: Menyikapi Guncangan Ekonomi Digital di Dunia Keuangan dan Pasar Modal
Namun di sisi lain, adanya lalu lintas terbuka ini dapat mendongkrak perekonomian masyarakat.
Tetapi persoalannya bagaimana dengan model perhitungannya?
“Contoh dalam kelompok masyarakat kita. Ada mahasiswa yang pulang melewati batas waktu maksimal, kemudian dikenakan denda. Nah, ini perhitungan ekonomis bukan kemasyarakatan lagi,” ujar guru besar dari Fakultas Psikologi UGM itu.
Sementara itu, keberadaan YIA menurut Daud memberikan akses lebih banyak dan luas ke wilayah Jawa Tengah, membuka peluang kehilangan status sebagai pintu utama akses ke destinasi penting seperti Borobudur World Heritage, dan menurunnya kunjungan oramg ke DIY.
Baca juga: Mahfud MD: Indonesia Perlu Manusia yang Terdidik
