Baca juga: Membaca Kembali Maklumat Reformasi 20 Mei 1998 di Yogyakarta
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo), Muhammad Feriadi, mengatakan sejak Maret 2020 lalu, Kominfo menunjuk sektor pos dan informatika untuk terlibat dalam penanganan Covid-19.
“Berkat kepercayaan pemerintah tersebut, sektor pos dan logistik tetap bisa menjalankan operasinya, setelah sebelumnya mengalami penurunan drastis intensitas pengiriman dari dan ke luar negeri akibat Covid-19,” ujar Feri.
Di samping itu, Asperindo juga merealisasikan program kepedulian di masa pandemi Covid-19.
Salah satunya dengan memberikan diskon kepada lembaga-lembaga pemerintah, LSM, dan komunitas yang mengirimkan alat-alat kesehatan.
“Selebihnya aksi sosial berupa penyemprotan disinfektan, bantuan donasi kepada pemerintah daerah, bantuan APD, paket sembako, dan sebagainya kepada masyarakat terdampak Covid-19.”
“Kami termotivasi menggerakkan ini, karena di masa pandemi dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak,” tutur Presiden Direktur PT Jalur Nugraha Ekakuri (JNE) ini.
Berusaha memposisikan diri sebagai donor, juga dilakukan oleh PT Pos Indonesia.
Baca juga: PP KAGAMA dan PT AKR Corporindo Salurkan Bantuan Sembako dan Alat Kesehatan untuk Masyarakat Jogja
Direktur Utama PT Pos Indonesia, Gilarsi W. Setijono, mengungkapkan bahwa sejak 2016 perusahaannya telah berperan dalam jasa pengiriman uang hingga ke rural area di Indonesia.
Terkait penanganan Covid-19, Pos Indonesia melancarkan pendistribusia alat-alat kesehatan untuk mendukung tenaga medis.
Selain itu, juga melakukan distribusi sembako dan bantuan sosial uang tunai kepada masyarakat terdampak Covid-19.
“Ada 8,3 juta alamat yang menjadi target penerima bantuan. Tetapi tidak mudah, pendataannya relatif bottom up dari dinas, kementerian, hingga perangkat desa. Selain itu, isu ketidaktepatan sasaran penerima bantuan juga menjadi masalah.”
“Di samping itu, penulisan alamat itu persoalan yang kompleks. Alamat menggunakan angka romawi atau tidak, menuliskan RW dulu atau RT dulu, kata alamat disambung atau tidak, dan sebagainya,” jelasnya.
Pos Indonesia kemudian memanfaatkan kapabilitasnya dengan bantuan artificial intelligent untuk berhasil melakukan standarisasi penulisan alamat pengiriman, khususnya pada 58 juta database alamat yang mereka kelola.
Untuk melancarkan upaya ini, Agus menyarankan pembuatan sistem penataan data perlu diorganisasi dengan baik, demi kolaborasi dan koordinasi yang lebih lancar. Selain itu, legalisasi yang mengordinir logistik kemanuasiaan harus ada.
“Saat mendistribusikan logistik kemanusiaan, kita harus meminimalisasi risiko, baik kuantitas, waktu, biaya, dan hukum,” tandas Agus. (Kn/-Th)
Baca juga: KAGAMA Bontang Gelar BAKSO Tahap II, 16 Kelompok Masyarakat Jadi Sasaran
