“BUMR merupakan korporatisasi UMKM dan koperasi. Keduanya kemudian dikategorikan ke beberapa sektor. Dengan begitu mereka punya skala, bisa lebih profuktif, berkualitas, dan memiliki posisi di dunia industri,” jelas Tanri.
Ia juga menambahkan, jika UMKM dan koperasi diserahkan ke mekanisme pasar, mereka kemungkinan tidak mampu bersaing.
Dalam proses pembentukan BUMR ini, UMKM dan koperasi mengubah status dan manajemennya menjadi PT.
“BUMR ini ada di tangan rakyat, maka diperlukan manajemen profesional yang baik”, ujar pria yang pernah menjadi Direktur di PT Union-Carbide Indonesia itu.
Jika pemerintah dan masyarakat mampu mengeksekusi sistem BUMR dengan baik, maka produktifitas mereka bisa semakin meningkat. Produktifitas tinggi juga mempengaruhi harga produk, yang kemudian bisa menjadi lebih murah.
BUMR pada dasarnya berbasis manajemen dan ini merupakan implementasi yang tepat dari industrialisasi. Jadi, dapat dikatakan bahwa BUMR adalah solusi untuk mencapai kemakmuran yang berkeadilan.
Upaya pemerataan ekonomi juga tak terlepas dari penciptaan lapangan kerja. Tanri menyetujui adanya bonus demografi ini menjadi tantangan besar.
Korporatisasi sumber daya menjadi bentuk pemecahan masalah yang tepat. Dengan begitu, lapangan kerja bisa semakin diperluas dan urbanisasi bisa ditekan.
“Tak ada negara miskin. Adanya negara yang tidak dikelola dengan baik,” demikian Tanri menyimpulkan.(Kinanthi)
