Komitmen 27 Kepala Daerah Bangun Kota dengan Perencanaan dan Penganggaran Transparan

206

Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Sri Hartoyo mengatakan, semua daerah tersebut memiliki komitmen dan sangat siap dalam melakukan penataan kota bila dibandingkan dengan daerah lain. Kesiapan terebut dalam hal program di masing-masing wilayah, dan anggaran untuk penataan kawasan

“Tidak mungkin upaya penanganan kawasan kumuh tanpa komitmen atau prakarsa, menyediakan anggaran pengelolaan, sampai mendampingi masyarakatnya berpartisipasi aktif. Tanpa itu semua, kegiatan penanganan kawasan kumuh tidak bisa dilakukan,” katanya.

Menurutnya, daerah lain bisa saja ikut dalam komitmen penyelenggaran tata kota yang layak ini sepanjang mereka siap. Sehingga pemerintah akan melakukan pengawasan terkait pelaksanaan program tersebut. “Dan yang menjadi nakhoda adalah pemerintah daerah untuk mencitptakan tata kota yang layak dan nyaman,” katanya

Pameran dilaksanakan selama dua hari yakni tanggal 6 dan 7 November 2017. Pameran diikuti oleh  36 booth, di antaranya Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi sampai kelompok masyarakat yang terlibat dalam program penyediaan infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, dan penataan kawasan kumuh.

Selain pameran, juga digelar diskusi dan peluncuran buku Panduan Praktis Implementasi Agenda Baru Perkotaan (New Urban Agenda) dan Buku The State of Indonesian Cities 2017 oleh Kepala BPIW Rido Matari Ichwan dan dilakukan penyerahan secara simbolis kepada Walikota Ternate Burhan Abdurahman, Bupati Sumbawa Barat Musyafirin, Asosiasi Filantropi Indonesia Timotius Lesmana, dan akademisi Teti Armiati.

Sumber :

Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR