Kekuasaan Otoriter Efektif Tangani Covid-19?

545

Baca juga: Kiat Mendampingi Anak Main Medsos Agar Tak Kebablasan

Perilaku pemerintah dalam merespon pandemi dinilai menarik bagi Taufiq. Selain memanfaatkan otoritasnya untuk menerapkan tindakan yang tidak lazim, pemerintah dalam situasi ini juga memainkan biopower.

“Mengutip pandangan dari Michael Foucault, pemerintah saat ini menggunakan bentuk kekuasaan biopower. Yakni kekuasaan untuk meningkatkan kehidupan dengan sekeras mungkin menghalangi kehidupan menuju kematian.”

“Seperti yang kita lihat saat ini, pemerintah berusaha meningkatkan daya tahan tubuh warganya agar terhindar dari Covid-19,” terangnya.

Biopower, bergerak dengan banyak cara. Misalnya dengan biopolitik yang diimplementasikan dalam berbagai bentuk kebijakan. Seperti karantina, surveilance, pembatasan sosial, dan sebagainya.

Baca juga: Cerita Dokter Alumnus UGM yang Penuh Tantangan Saat Menjadi Relawan Rumah Sakit Lapangan Khusus Covid-19

Penerapan biopolitik di situasi darurat ini, kata Taufiq, biasanya cenderung otoriter.

“Untuk itu, Agamben menyebut pandemi menjadi dalih yang ideal bagi pemerintah untuk melakukan biopolitik.”

“Biopolitik yang cenderung represif dan menekan berperan penting dalam menangani Covid-19. Dari kesimpulan sebuah diskusi menyebut, negera-negara otoriter pun mengakui fasisme dinilai efektif untuk menghadapi situasi pandemi,” jelas editor di penerbit Cantrik Pustaka itu.

Seperti Tiongkok, kata Taufiq, yang secara tegas menerapkan kebijakan lockdown, berhasil menekan angka penambahan kasus dan sempat memasuki normal baru meskipun kemudian transmisi penularan dimulai lagi.

Taufiq menilai, AS yang dikenal sebagai negara demokratis justru belum bisa mengatasi Covid-19 sampai saat ini.

“Meskipun demikian, tidak ada salahnya para ilmuwan maupun politikus untuk mengusahakan adanya biopolitik yang demokratis.”

“Artinya, bertindak mengatur warga selama pandemi tanpa kebijakan yang represif, menekan, atau fasis. Namun, masyarakat tetap bisa sadar dan tertib,” jelasnya. (Kn/-Th)

Baca juga: Dosen HI UGM: UKM di Indonesia Patut Dijadikan sebagai Acuan Penyokong Ekonomi Regional