Kaltim Jadi Rekomendasi UGM untuk Ibu Kota Baru

484
Kaltim Jadi Rekomendasi UGM untuk Ibu Kota Baru.(Foto: news.okezone.com)
Kaltim Jadi Rekomendasi UGM untuk Ibu Kota Baru.(Foto: news.okezone.com)

KAGAMA.CO, BULAKSUMUR – Merespon adanya wacana pemindahan ibu kota yang mencuat pasca Sidang Kabinet Terbatas pada 29 April 2019 silam, sejumlah Dosen Fakultas Teknik (FT) UGM menggelar diskusi terbatas, Senin (6/5/2019).

Dalam diskusi bertajuk Rencana Pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia, ada tujuh aspek yang perlu didiskusikan terkait pemindahan ibu kota negara.

Di antaranya Pertimbangan politis, pertahanan, ekonomi, sosial, ekologis (kebencanaan, daya dukung), sejarah dan geopolitik global.

Diskusi yang berlangsung di Ruang Sidang Pimpinan Fakultas Teknik, Lantai 3, Gedung Pusat Fakultas Teknik, UGM, menyimpulkan bahwa pemindahan yang dimaksudkan sebaiknya pemindahan ibu kota secara pemerintahan.

Merujuk pada pemindahan ibu kota seperti yang pernah Australia lakukan di Canberra, Prof. Dr. Ir. Budi Santoso Wignyosukarto, Dip.HE, Dosen dari Teknik Sipil mengungkapkan jika ketiga lembaga negara seperti Eksekutif, Legislatif dan Eksekutif harus didudukkan bersama dalam satu wilayah.

“Hal ini untuk meningkatkan koordinasi dan pengawasan,” ujarnya.

Diskusi bertajuk Rencana Pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia.(Foto: Rosa)
Diskusi bertajuk Rencana Pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia.(Foto: Rosa)

Hal ini senada dengan pendapat Doddy Aditya Iskandar S.T., M.CP., Ph.D, Dosen Teknik Aristektur dan Perencanaan.

Menurutnya, selama ini fungsi pemerintah yang berada di Jakarta memiliki radius layanan yang cukup jauh untuk menjangkau semua wilayah.

Hal ini membuat koordinasi dengan daerah timur kurang optimal.

Dia menilai, penyediaan layanan publik dan koordinasi dapat lebih mudah jika lokasi ibu kota yang baru berada di Kalimantan.

“Memperhatikan akan adanya jalur lalu lintas laut antar negara, yang paling strategis untuk ibu kota baru adalah antara Kalimantan dan Sulawesi,” terang Prof. Ir. Sudaryono, M. Eng. Ph. D, ketua Senat Fakultas Teknik UGM yang turut hadir pada diskusi tertutup tersebut.

Ia juga menambahkan jika penetapan Palangkaraya yang selama ini didengungkan oleh berbagai pihak perlu dikaji kembali.

Hal ini karena aksesibilitas untuk masuk dan keluar Palangkaraya terbilang sulit.

Ia kemudian menyarankan untuk memperhitungkan daerah Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menjadi rekomendasi lain. Secara historikal, Kaltim juga dulunya menjadi tempat kerajaan Kutai berdiri.