Baca juga: Dilema Pendidikan Papua
Pihaknya melanjutkan, pemerintah juga dituntut untuk mencegah terjadinya anarkisme dalam tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan keamanan, maupun anarkisme dalam dunia usaha yang terkait dengan Papua yang semua itu bisa berdampak pada terjadinya anarkisme di masyarakat.
Baik GTP maupun Wahid Institute, kata Bambang, juga mendorong agar permasalahan yang terjadi di Papua diselesaikan dengan pendekatan yang lebih komprehensif.
Pihaknya menilai pemerintah pusat, pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan harus memiliki kesepakatan tentang road-map (peta jalan) penyelesaian permasalahan Papua yang meliputi semua aspek dan melibatkan semua pelaku.
“GTP UGM dan Wahid Institute juga bersepakat untuk melakukan agenda aksi yang lebih konkret untuk mewujudkan Papua yang lebih damai dan maju sebagai fondasi utama kemajuan dan kebhinnekaan Indonesia,” ungkapnya.
Baca juga: Orang-orang Muda ini ke Jogja Cari Ilmu untuk Bangun Papua
Bambang mengatakan, dalam waktu dekat akan ada diskusi lanjutan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan untuk pemerintah pusat dan daerah, baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Kunjungan Wahid Institute tersebut, kata Bambang, sekaligus menjadi inisiasi awal kerja sama antara GTP UGM dengan Wahid Institute untuk bersinergi dan berkolaborasi mewujudkan Papua yang makin mengindonesia, dan Indonesia yang lebih kuat dan hangat merangkul Papua.
Kedatangan Yenny Wahid juga disambut oleh Sekretaris GTP UGM Dr. Gabriel Lele, dan para peneliti GTP UGM dari berbagai disiplin keilmuan. (GTP/TH)
Baca juga: Kagama Papua Barat Ajak Seluruh Alumni Bangun Tanah Papua
