Baca juga: Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Melakukan Penyuluhan kepada Petani
Sehingga rakyat yang selama ini telah memanfaatkan dan menggunakan tanah Kasultanan dan Kadipaten memiliki legalitas formal dan pengakuan.
“Meskipun demikian, perlu diingat bahwa ada kewajiban di dalam tanah tersebut yang harus digunakan.”
“Di samping itu, harapannya reformasi agraria tidak hanya dianggap sebagai tugas yang harus dilaksanakan, tetapi bisa tumbuh menjadi kesadaran,” jelasnya.
Hal ini disusul juga dengan paparan Asisten Sekda Bidang Perekonomian Pembangunan, Drs. Tri Saktiyana, M.Si., yang berpendapat bahwa budaya merupakan suatu simbol suatu daerah yang diturunkan, bukan diajarkan.
“Melalui reforma agraria yang bersinergi dengan budaya diharapkan untuk dapat memakmurkan rakyat dengan mengatasi pengangguran, kemiskinan, akses sumber ekonomi, ketahanan pangan, dan lingkungan hidup,” tuturnya.
Baca juga: Pengalaman Berharga Febby Jadi Dokter Relawan Covid-19: Meningkatkan Rasa Kemanusiaan
Menurut Wakil Mentri ATN/BPN, Dr. Surya Tjandra, S.H., LL.M., DIY sebagai pioneer dalam reformasi agraria harus menjadi ‘informal leader’, terutama untuk kawasan pantai Pulau Jawa bagian Selatan.
Kesamaan budaya yang ada di pesisir selatan Pulau Jawa merupakan salah satu aset pemersatu wilayah.
Di sisi lain, bisnis harus memberikan keuntungan dan juga kebermanfaatan. Founder serta Konseptor dan Tenaga Ahli G2R Tetrapreneur, Rika Fatimah P.L., S.T., M.Sc., Ph.D turut menyampaikan paparannya.
Visi dan misi dari G2R Tetrapreneur, kata Rika, yaitu sebagai pemimpin penciptaan kebaruan ikonik global yang berkearifan lokal, serta menjadikan manusia sebagai sumber intelektual yang takzim dan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.
“Tujuan GTRA yaitu mensejahterakan masyarakat melalui pemanfaatan akses dan aset atas tanah. Model G2R Tetrapreneur senada dengan tujuan tersebut, karena mengusung the forgotten asset,” jelasnya.
Baca juga: Kata Healthpreneur Alumnus UGM: Ada Tiga Karakter yang Diperlukan untuk Membangun Startup
