Fokus Membangun Daerah Pinggiran

19
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengakselerasi serta memprioritaskan pendidikan di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal. Foto : Fajar/KAGAMA
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengakselerasi serta memprioritaskan pendidikan di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal. Foto : Fajar/KAGAMA

KAGAMA.CO, JAKARTA – Ibaratnya kebijakan Pemerintah saat ini, seperti orang makan bubur panas dari pinggir dahulu hingga habis.

Saat ini Pemerintah fokus membangun daerah pinggiran, begitu pula dalam pembangunan pendidikan nasional, diprioritaskan wilayah 3T yakni terpencil, terluar, dan tertinggal.

Pernyataan itu terlontar dari Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala menerima KAGAMA di kantornya, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Lewat perbincangan yang serius tapi santai, pria lulusan Magister Administrasi Publik Univesitas Gadjah Mada memaparkan ragam masalah pendidikan nasional serta upaya-upaya yang sudah dilakukannya guna mengentaskan hal itu.

Di awal perbincangan, Mendikbud mengemukakan bahwa sistem pemerintahan terpusat atau sentralisasi merupakan warisan dari sistem kekuasaan Nusantara, terutama Jawa.

Bila membaca buku The Idea of Power in Javanese Culture yang ditulis Benedict Richard O’Gorman Anderson, maka dijelaskan bahwa batas wilayah suatu kerajaan bukan batas nyata, yang menjadi batas nyata dari wilayah kerajaan adalah wibawa raja.

Jika suatu daerah makin jauh dari pusat kerajaan maka legitimasi kekuasaan sang raja di kawasan tersebut kian lemah hingga muncul kerajaan lain yang akan menghilangkan garis kewibawaan itu dan gagasan kekuasaan itu diwariskan sampai sekarang.

Selama ini periode pemerintahan sebelumnya menganut sistem sentralisasi yang berdampak kawasan atau wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan jadi terpinggirkan.

Akibatnya, pembangunan hanya dinikmati segelintir wilayah yang dekat dengan pusat kekuasaan.

“Jadi, bila berbicara disparitas, maka daerah atau kawasan yang tertinggal pasti jauh dari pusat pemerintahan atau kekuasaan.”

“Selain itu, kesenjangan pendidikan berbanding lurus kesenjangan ekonomi di Tanah Air,” kata mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu.

Pendekatan Historis

Kini di era Presiden Joko Widodo yang punya konsep Nawa Cita (Sembilan Prioritas Pembangunan), gagasan sentralisasi itu diubah.

“Dalam upaya mewujudkan Nawa Cita, Presiden fokus membangun Indonesia dari kawasan pinggiran dan memperhatikan wilayah terluar dan hal ini merupakan pendekatan yang historis,” cetusnya.

Menurut Mendikbud, masalah pendidikan di Indonesia bisa dipetakan dalam tiga hal, yakni bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan, bagaimana meningkatkan akses bagi peserta didik untuk mendapatkan hak pendidikan yang layak seperti yang diamanatkan undang-undang, dan relevansi pendidikan dengan dunia kerja, social demand masyarakat, serta kepentingan nasional.

Oleh karena wilayah Indonesia luas dan jumlah penduduknya besar maka wajar jika ada disparitas, ada ketimpangan yang tinggi dalam kualitas pendidikan, akses bagi peserta didik, dan relevansi.

Hal ini juga mencerminkan dampak dari sistem terpusat yang dijalankan pemerintahan sebelumnya.

Daerah dan masyarakat yang semakin jauh dari pusat maka cenderung terabaikan atau terpinggirkan.

“Apa yang saya lakukan selama ini adalah berusaha mempercepat penanganan masalah sekaligus menjaga keseimbangan antarwilayah.”

“Meski kadang hal tersebut menghadirkan pilihan yang sulit bagi saya,” kata pria yang ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan Juli 2016.

Lantas dia memberi contoh, daerah atau wilayah tertinggal umumnya mempunyai jumlah penduduk sedikit dibandingkan dengan wilayah yang terjangkau serta baik infrastrukturnya.

Saat Kemendikbud memberikan afirmasi di wilayah terpencil itu maka biayanya sangat tinggi serta ada perbedaan harga yang tinggi di sana.

“Sebagai perbandingan yang ekstrim, bila kita membangun unit sekolah baru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kulonprogo maka mungkin anggaran sebesar Rp2 miliar sudah bagus.”

“Namun kalau bangun unit sekolah yang baru SMP di Pegunungan Bintang, Papua, maka anggarannya sebesar Rp6,3 miliar,” ujar Muhadjir.

“Bila dilihat dari jumlah siswa, di Kulonprogo siswa yang belajar dalam satu sekolah mungkin dapat mencapai 150 orang, sedangkan di Pegunungan Bintang siswanya 60 orang sudah bagus.”

“Walau begitu hal ini tetap mesti dilakukan, perlu ada keberanian melakukan afirmasi,” ungkapnya.

Revitalisasi Sekolah di Perbatasan

Sesuai keinginan Presiden Joko Widodo yang ingin eksistensi Indonesia tampil begitu kuat di wilayah perbatasan dengan pembangunan infrastruktur, maka Mendikbud pun aktif melakukan revitalisasi sekolah-sekolah di daerah perbatasan.

Misalnya, dia sudah merevitalisasi SMK Pertanian di Merauke.

Kini murid-murid yang belajar di sana ada yang berasal dari Papua Nugini yang menyeberang perbatasan untuk belajar.

Di Atambua, berbatasan dengan Timor Leste, juga dibangun sekolah yang bagus. Anak-anak dari Timor Leste pun bisa belajar di sekolah tersebut.

“Kemendikbud mengakselerasi pembangunan pendidikan di provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, serta Papua Barat yang secara agregat perlu keberpihakan dari Pemerintah.”

“Namun pembangunan juga tak akan dapat berhasil jika tidak didukung oleh masyarakat dan pemerintah daerah setempat,” tuturnya.

Mendikbud menuturkan membangun daerah pinggiran adalah wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Presiden justru siap untuk tidak populer demi membangun wilayah atau daerah pinggiran.”

“Jadi, saya sebagai pembantu Presiden harus mengikuti kebijakan beliau guna mewujudkan Nawa Cita dengan mengakselerasi serta memprioritaskan pendidikan di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal,” pungkas Muhadjir mantap. (Jos)