Fokus Konektivitas Antardaerah, Anggaran Kemenhub Rp42,7 Triliun di Tahun 2020

26
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan fokus meningkatkan konektivitas melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) sektor transportasi. Foto : Kemenhub
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan akan fokus meningkatkan konektivitas melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) sektor transportasi. Foto : Kemenhub

KAGAMA.CO, JAKARTA – Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2020 Kementerian Perhubungan sebesar Rp42,7 triliun untuk tahun 2020, jumlah tersebut naik Rp1 triliun dari APBN Kementerian Perhubungan tahun 2019.

Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada konferensi pers tentang penyampaian keterangan pemerintah kepada masyarakat tentang Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2020, yang diselenggarakan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Pada tahun 2020, Menhub mengatakan akan fokus meningkatkan konektivitas melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) sektor transportasi.

“Anggaran tersebut akan di fokuskan pada konektivitas antardaerah melalui program seperti angkutan perintis tol laut dan tol udara sebesar kurang lebih Rp1,4 triliun,” jelas Menhub.

“Berikutnya adalah bagaimana kita juga mendorong peningkatan SDM transportasi melalui pendidikan dan pelatihan baik di sektor darat, laut dan udara.”

“Tercatat akan dilakukan pendidikan sebanyak 380.000 orang dengan biaya sekitar Rp2,1 triliun,” ujarnya.

Beberapa pembangunan dan pengembangan infrastruktur trasnportasi yang dilakukan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah diantaranya, pembangunan bandar udara, pelabuhan laut, penyeberangan, dan reaktivasi jalur kereta api.

“Berikutnya apa yang kita lakukan adalah pembangunan pengembangan sarana dan prasarana baik udara, darat, laut dan reaktivasi jalur kereta api,” ungkap Menhub Budi.

Dia menjelaskan, Kemenhub terus berupaya mengoptimalkan pelayanan angkutan massal agar masyarakat semakin berminat menggunakan angkutan massal.

Contohnya, Kemenhub tidak lagi memberikan bus kepada pemerintah daerah, tetapi melalui skema buy the service atau pembelian layanan oleh pemerintah kepada pihak swasta sebagai operator untuk mengoperasikan angkutan bus seperti Bus Rapid Transit (BRT).

“Kalau selama ini kita memberikan bus ke daerah-daerah, sekarang kita mensubsidi angkutan bus dan diharapkan masyarakat lebih tertarik beralih menggunakan transportasi massal karena harga yang terjangkau,” tutur Menhub.

Selain itu, Kemenhub juga terus meningkatkan konektivitas untuk mendukung sektor pariwisata, khususnya di daerah destinasi wisata 10 Bali Baru di Indonesia.

Pembangunan infrastruktur transportasi untuk mendukung pariwisata tersebut tidak hanya menggunakan APBN melainkan dikombinasi dengan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta.

“Kita akan mendapat mandat untuk menunjang pariwisata terutama Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur dan juga Sulawesi Utara (Sulut) karena memang Sulut terlihat sangat potensial.”

“Oleh karenanya beberapa kita melakukan perbaikan bandara melakukan perbaikan beberapa fasilitas pelabuhan dan tercatat juga tidak semuanya APBN.”

“Misalnya, Bandara Komodo akan kita KPBU kan, dimana para investor asing sangat berminat dan ini pasti mendukung Labuan Bajo menjadi destinasi wisata yang baik,” pungkas Menhub Budi. (Kemenhub/Jos)