Pemerintah Harus Fokus
Menurut Pram, saat ini pemerintah Indonesia terlalu memiliki banyak kemauan tanpa bisa menentukan mana yang sebaiknya diprioritaskan. Pemerintah ingin melakukan semua hal bersamaan yang justru malah hasilnya tidak maksimal.
“Padahal ketika semua menjadi prioritas maka tidak ada lagi prioritas,” tambah Pram.
Ia menyarankan pada pemerintah untuk lebih memfokuskan reformasi birokrasi pada satu permasalahan terlebih dulu, namun dilakukan pada semua unit. Misalnya dalam kurun waktu tertentu reformasi birokrasi difokuskan pada penanganan kasus korupsi.
Jadi, mulai dari bagian perencanaan, kepegawaian hingga pengadaan barang dan jasa diharapkan membuat arah kebijakan untuk mencegah korupsi. Unit perencanaan akan fokus mencari celah di mana korupsi itu bisa terjadi, muncul, dan mencoba menutupnya, begitu juga dengan unit-unit lain.
Sehingga, setiap sektor memiliki fokus untuk mencegah korupsi, dan semua akan fokus untuk permasalahan korupsi.
“Kalau itu bisa dilakukan dalam satu-dua tahun maka bisa digeser ke prioritas yang lain,” tutur Pram.
Perlunya Dorongan dari Luar
Selain pemerintah perlu fokus, Pram juga mendorong pasyarakat luas untuk turut mengawasi pekerjaan pemerintah. Hal ini karena perubahan dari dalam yang selama ini coba dilakukan oleh para birokrat belum membuahkan hasil apa pun.
Pemerintah yang memiliki sumberdaya dan kuasa yang tinggi cenderung mempersibuk diri sendiri tanpa mendengar kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Pemerintah hanya sibuk melakukan sesuatu tanpa ada perbaikan.
Pram beranggapan bahwa sudah sepatutnya birokrasi memastikan apa yang dilakukan itu berdasar atas kebutuhan warga. Tidak hanya untuk berubah-berubah saja, namun juga menciptakan dampak dan memenuhi kebutuhan warga, dan justru hanya disibukkan oleh urusan internal.
Oleh sebab itu, menurut Pram, perlu adanya gerakan masyarakat, mulai dari masyarakat sipil hingga pengusaha untuk memastikan reformasi birokrasi dijalankan dengan tepat.
“Kita harus mendorong kesadaran publik bahwa masyarakat memiliki hak dan kwajiban agar suara kita didengar, agar mereka merasa diawasi oleh kita. Kalau kita tidak bergerak untuk mendorong, maka akan sulit terjadi reformsi dari dalam birokrasi,” pungkasnya.(Rosa)
