KAGAMA.CO, BULAKSUMUR – Berbicara mengenai birokrasi di Indonesia, tentu tidak bisa dilepaskan dari permasalahannya yang belum tersesaikan hingga saat ini. Reformasi birokrasi yang digaungkan sejak 1998 silam bahkan belum memperlihatkan hasil positif.
Kendati telah banyak upaya yang laukan oleh pemerintah dari tahun ke tahun, reformasi masih jauh panggang dari api.
Kondisi birokrasi saat ini masih banyak kekurangannya. Mulai dari produk kebijakan yang tidak berkualitas, regulasi di bawah yang buruk, hingga tata kelola yang masih tumpang tindih.
Tak ayal jika kemudian birokrasi di Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Demikian disampaikan Ketua departemen Manajemen dan Kebijakan Publik FISIPOL UGM, Prof. Agus Pramusinto, Drs., MDA kepada Kagama, belum lama ini di ruang kerjanya.
Kendati pada sektor pelayanan birokrasi sudah mulai mengalami perbaikan, seperti terpangkasnya proses pengurusan layanan yang biasanya baru selesai pada hitungan hari, kini bisa dalam hitungan jam.
Namun kondisi reformasi birokrasi di Indonesia saat ini juga tidak semua mengalami kemajuan. Seperti pada sektor-sektor yang berkaitan dengan keuangan, misalnya.
“Budaya kita masih menganggap kehilangan uang sedikit tidak apa-apa, asal kita dimudahkan. Padahal secara prinsip itu tidak boleh, ini bisa mencederai citra dari birokrat itu sendiri dan melanggar etika,” terang dosen yang akrab disapa Pram ini.
Bagi Pram, pejabat publik tidak boleh menerima uang karena pelayanannya. Hal ini sudah menjadi tugas birokrat untuk melayani masyarakat.
Kondisi itulah yang kemudian menjadi dorongan bagi Wakil Presiden Indonesian Asosiation For Public Administration (IAPA) ini untuk turut andil dalam menciptakan perbaikan dalam reformasi birokrasi.
Kini Pram bahkan digandeng oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi dan Lembaga Administrasi Negara sebagai analis kebijakan untuk merumuskan berbagai kebijakan.
