Baca juga: Kata Ekandari Sulistyanngsih, Canthelan adalah Sarana Penyembuhan Diri di Masa Pandemi
Sebuah kebijakan yang mengatur kapan mobilitas akan dihentikan, dan kapan mobilitas bisa dilonggarkan.
Doni menilai, orang-orang memandang bahwa new normal adalah penerapan protokol kesehatan. Padahal, menurut dia, tidak sekadar itu.
Namun, seperti yang dia katakan sebelumnya, yakni pengaturan kapan mobilitas dihentikan dan kapan dilonggarkan.
“Pada satu titik kita bisa melonggarkan, pada titik tertentu kita harus mengurangi mobilitas. Meskipun tidak sampai menghentikan,” kata Doni.
“Kuncinya adalah sampai penularan bisa terkontrol. Karena protokol kesehatan saja terbukti tidak cukup untuk bisa menurunkan (transmisi), ketika mobilitasnya normal,” tandasnya.
Baca juga: Dirjen PDASHL Alumnus UGM Ingin Tumbuhkan Sentra Ekonomi Baru dengan Kacang Macadamia
Kepada Pemerintah, Doni menyarankan, tim pemulihan kesehatan dan ekonomi harus duduk bersama untuk menentukan batas toleransi risiko.
Setelah itu, membuat parameter tertentu. Misalnya, jika ada penularan tak terkendali selama tiga minggu, mobilitas harus dikurangi.
Dengan begitu, WFH (work from home), sekolah daring, ibadah dari rumah, dan pengurangan kerumunan, mesti dilaksanakan lagi.
Itu semua juga harus dilaksanakan dengan jangka waktu pasti, misalnya 2-3 minggu.
“Itu akan cukup banyak mereduksi transmisi. Setelah itu, jika parameter yang terlihat bisa kita turunkan, kita bisa melonggarkan lagi,” ujar Doni.
“Ini yang harus dikomunikasikan secara terus-menerus kepada pelaku bisnis dan masyarakat, sehingga mereka bisa bersiap-siap,” pungkasnya. (Ts/-Th)
Baca juga: Alumnus Manajemen UGM Asal Sukoharjo Ditunjuk Jadi Anggota Dewan Komisioner LPS
