Baca juga: Naik 66 Peringkat, UGM Melesat ke Urutan 254 Dunia
“Pertama tentang desain ulang sistem kesehatan nasional. Kedua, desain ulang sistem pangan nasional (pangan lokal dan suplainya),” ucap Velix.
“Ketiga, desain ulang sistem perlindungan sosial (baik jaminan nasional maupun daerah dan dana desa), dan keempat, sistem ketahanan bencana (khususnya bencana non alam),” terang alumnus Hubungan Internasional UGM angkatan 1991 ini.
Hal yang ditekankan dalam reformasi kebijakan sosial itu terkait dengan reformasi sistem ketahanan bencana di Indonesia.
Pasalnya, sistem ketahanan bencana di Indonesia saat ini masih berorientasi dengan adanya bencana alam. Belum merujuk pada bencana non-alam. Seperti ancaman bencana biologis dan bencana bahan kimia yang bisa memengaruhi kesehatan.
Velix mengatakan, rumusan reformasi ketahanan bencana ini diharapkan bisa segera rampung dibuat pada Agustus nanti. Sehingga, ucapnya, rumusan tersebut bisa menjadi bahan pembuatan kebijakan pada 2021.
Lebih lanjut, pria asal Jayapura ini juga menjelaskan mengenai arah baru kebijakan Papua dalam konteks new normal dan now policy.
Dalam hal ini transformasi kontekstual Papua untuk empat tahun mendatang.
Baca juga: PapuanLivesMatter?
“Kami akan mengambil pendekatan human security. Hal ini tentu akan berbasis pada wilayah adat di Papua,” ucap Velix.
“Kemudian akan kami dekati dengan collaborative governance dan dialog inklusif,” jelas pria kelahiran 1972 tersebut.
Bappenas pun telah merumuskan empat skenario dalam mewujudkan era new normal berbasis kontekstual di Papua. Yakni skenario New Trust for Papua, Otsus Kolaboratif, Percepatan Pembangunan Berkelanjutan, dan Penataan Daerah.
Namun, Velix menilai, skenario tersebut dapat dijalankan tergantung pada siapa yang menyetir, ukuran kinerja staf, dan monitoring yang dilakukan.
Penjelasan Velix kemudian disambung oleh Sumedi Andono, Ph.D., Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan Bappenas.
Sumedi menekankan pembangunan di Papua semestinya diwujudkan dengan pendekatan kewilayahan.
Dalam hal ini, distrik sebagai pusat pengembangan. Sehingga tidak lagi dibebankan pada kabupaten atau provinsi. Ada enam strategi yang dijelaskan oleh alumnus Ilmu Ekonomi UGM angkatan 1984 ini.
Baca juga: Plt Dirjen Dikti Nizam Bicara soal Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Menyongsong New Normal
