Kebijakan Pendidikan di Tengah Pandemi
Belum lama ini, Reko mendengar aspirasi dari kelompok yang menamakan dirinya Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Provinsi Bengkulu.
Mereka menilai bahwa pembelajaran daring menambah beban ekonomi keluarga dan berjalan tidak maksimal. Karena itu, mereka menuntut agar kegiatan pembelajaran luring kembali dibuka.
Secara pribadi, Reko setuju terhadap hal tersebut asalkan harus mempertimbangkan beberapa hal.
Salah satunya adalah kegiatan belajar secara luring hanya diberlakukan untuk tingkat SMP, SMA, dan perguruan tinggi.
“Mereka (murid SMP, SMA, dan perguruan tinggi) ini peserta didik yang sudah punya kesadaran menjalankan protokol kesehatan dengan baik karena bisa diingatkan,” kata Reko.
Baca juga: Langkah G2R Tetrapreneur Perkuat BUMDesa di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru
“Sementara untuk siswa SD dan TK saya pikir masih sangat berbahaya. Kita tidak tahu kesadaran anak-anak kecil,” katanya.
Fenomena ini berkenaan dengan Pemerintah yang dinilai Reko tidak mengeluarkan kebijakan mengikat di tengah masa Pandemi.
Sebab, menurut Reko, banyak instansi pendidikan yang kebingungan setelah Pemerintah memberi kebebasan.
Instansi diberikan kebebasan untuk menjalankan kurikulum darurat (daring), Kurikulum 2013, atau penyederhanaan kurikulum secara pribadi.
Semestinya, Pemerintah memberikan pedoman spesifik berdasarkan status zona kegawatan pandemi daerah setempat.
“Kalau ada kebijakan yang lebih tegas, wilayah terpencil dan pelosok bisa tetap melakukan tatap pembelajaran muka,” kata Reko.
“Karena di sana jelas tidak ada akses dan lalu lintas, bahkan tidak mengenal Covid-19,” pungkasnya. (Ts/-Th)
Baca juga: 2 Dosen Fakultas Peternakan Masuk Rekor MURI Usai Teliti Pakan Sapi Marker DNA
