Baca juga: Alumnus Magister Hukum UGM Ditunjuk Jadi Dewan Komisaris PT Antam Tbk
Sistem pemerintahan yang sentralistik, kata Hari, cukup membantu Vietnam menekan mobilitas masyarakat.
Warga tak bisa dengan mudah bermigrasi, karena mereka harus lebih dulu meminta persetujuan dari aparat, seperti polisi dan tentara.
Di samping itu, penegakan hukum sangat ketat, bisa dikenai denda 400-800 dollar jika melanggar, terutama saat pemberlakuan PSBB.
“Vietnam fokus pada dua tujuan utama penanganan yakni kesehatan dan ekonomi. Mereka juga dengan tegas menyatakan perlawanan terhadap Covid-19 merupakan perang jangka panjang,” tanasnya.
Sejak 2018, Vietnam telah memiliki Center For Disease Control and Prevention (CDC), sebuah lembaga khusus yang menangani wabah penyakit.
Baca juga: Sikap yang Mengantarkan Alumnus Farmasi UGM Angkatan 1983 Ini Jadi Kepala BSN
Di masa pandemi, CDC yang tadinya hanya mengeluarkan strategi event-based surveillance, kini ditingkatkan menjadi routine surveillance strategy.
Belum lama ini telah dibuat alat uji cepat penyakit Covid-19, Tes Kits Vietnam yang telah mendapatkan sertifikasi untuk pasar Eropa.
Untuk Indonesia, Hariyanto menyarankan agar implementasi PSBB dan normal baru lebih menguatkan lagi mobilisasi sumber daya bangsa, termasuk ASN, polisi/TNI, tenaga medis.
“Melakukan penyempurnaan protokol kesehatan di era normal baru, tidak lupa pula penguatan implementasinya di lapangan.”
“Terakhir, kuatkan gotong royong, semangat berbagi, dan kesadaran diri mematuhi protokol kesehatan,” ujarnya. (Kn/-Th)
Baca juga: Guru Besar FEB UGM Jelaskan Hal yang Harus Diperhatikan Pelaku Ekonomi Jelang Normal Baru
