Denni Puspa Purbasari: Kartu Prakerja Bukan Bantuan Sosial

2043

Baca juga: UGM-New Zealand Salurkan Bantuan Perlengkapan APD ke Beberapa Daerah

Rate dari peserta akan menentukan berhasil atau tidaknya pelatihan mereka, sehingga mereka terpacu untuk memperbaiki edukasi, pendekatan, metode, dan sebagainya dari pelatihan itu,” tutur perempuan asal Semarang, Jawa Tengah ini.

Selanjutnya ada inovasi juga di mitra pembayaran. Selain Bank BNI, peserta sudah bisa menggunkan e-money untuk membayar atau menerima uang untuk mendukung gerakan cashless society.

Prinsip transparansi, terbuka, adil, bersaing, efektif, dan efisiensi sudah terhimpun semua di Kartu Prakerja.

“Dalam waktu kurang dari 3 bulan kita sudah bisa merengkuh Indonesia. Digitalisasi inilah yang bisa memeratakan Indonesia dalam waktu cepat. Sampai sekarang kami melayani 680.000 penerima,” jelasnya.

Dari 680 ribu penerima, 58 persen di antaranya merupakan pekerja yang diPHK, 35 persen pencari kerja, 6 persen adalah pekerja yang ingin meningkatkan kompetensinya, dan 1 persen pelaku usaha kecil dan mikro.

Baca juga: Geolog UGM Diamanahi Jadi Wakil Presiden Asosiasi Panas Bumi Internasional

“Perpres sudah menyatakan pencari kerja yang ingin meningkatkan kompetensi boleh mendaftar.”

“Namun, karena ada Covid-19, maka pekerja diPHK dan dirumahkan lebih diprioritaskan. Selain itu, penerima Kartu Prakerja ini adalah orang-orang di luar penerima bantuan sosial,” jelas Denni.

Denni menjelaskan, Kartu Prakerja melakukan penyesuaian selama pandemi. Dalam kebijakan Kartu Prakerja, pihaknya akan memberikan bantuan sosial dalam bentuk insentif, khususnya kepada keluarga kelas menengah.

Denni menyebut sebanyak 143 ribu di antara total jumlah penerima Kartu Prakerja merupakan rekomendasi dari Kemenaker dan BPJS Ketengakerjaan.

Sebuah lembaga survei telah melakukan pengumpulan suara terkait kepuasan penerima manfaat Kartu Prakerja.

Baca juga: Terpilih Jadi Ketua Umum KAHIGAMA, Nia Sarinastiti Bertekad Rangkul 6 Dekade Alumni