Defisit Kredibilitas dan Kepercayaan, Begini Problem Komunikasi Publik Terkait Covid-19

414

Baca juga: Masyarakat Jadi Garda Terdepan Pencegahan Covid-19

Misalnya data sebaran rumah sakit penampung sampai saat ini, tidak tertera di situs Kemendestrans dan BNPB.

“Kalau ada kasus di tingkat lokal, masyarakat akan bingung harus ke mana. Setelah itu daya tampungnya seberapa. Selama ini di Pemda juga kita tidak memberikan informasi terkait daya tampung,” jelas dosen Ilmu Komunikasi UGM ini.

Kemudian ada catatan bepergian yang seharusnya dilakukan secara individu. Di situs BNPB dan Kemendestrans, informasi semacam ini terbatas.

Selain catatan bepergian, baik pula diberikan informasi link keluarga, meliputi nama-nama anggotanya dan tempat tinggalnya.

Berikutnya mode penularan, meliputi riwayat kegiatan, apakah sempat berjabat tangan, duduk bersebelahan, bertemu dalam satu ruangan, dan sebagainya.

Baca juga: Antisipasi yang Perlu Dilakukan Pemerintah dan Relawan Terhadap Dampak Covid-19

Lalu informasi klaster Covid-19, meliputi kantor, tempat kegiatan, gedung, dan sebagainya.

“Seharusnya informasi pasien Covid-19 disajikan lengkap dan utuh, meliputi hal-hal di atas dan bebas diakses publik.”

“Dari data inilah muncul insting survival di masyarakat, sehingga ada kesadaran untuk menghindari secara individual atau kolektif.”

Sementara dari data logistik, masyarakat masih dibuat bingung jumlah permintaan dan ketersediaan logistiknya.

Kedua, masalah target. Kita sedang menghadapi infodemiks, berseliweran tetapi kita tidak memahami secara sistematik.

Baca juga: Apoteker Alumnus UGM Jelaskan Cara Bikin Hand Sanitizer dengan Takaran Tepat