BBM dan Subsidi dari Segi Konsep dan Karakteristik
Ia mengatakan, BBM yang termasuk dalam fossil fuel merupakan bahan bakar yang bersifat non-renewable (tidak bisa diperbarui).
“Kalau non-renewable harganya pasti tinggi kan? Kalau misalnya dipatok dengan harga murah, apa nggak kufur nikmat sama Gusti Allah? Barang yang cepat habis kok disubsidi?,” tegas Rimawan.
Rimawan menuturkan, setiap tahun ia selalu dicap sebagai orang neoliberalisme, karena ingin menghilangkan subsidi BBM.
“Coba diingat, teori mana yang kemudian bisa menjustifikasi adanya subsidi kok diberikan pada harga bukan pada uang?” ujar dosen yang menyelesaikan pendidikan master dan doktornya di University Of York, UK ini.
Baca juga: Desa Primasejahtera Baru, Terobosan DIY Mendorong Perempuan dalam Pembangunan Ekonomi
Masyarakat Ekonomi Bawah Tidak Terbebani dengan Berkurangnya Subsidi BBM
Berangkat dari persoalan tersebut, Rimawan kemudian melakukan survei yang ditujukan pada pengguna BBM yang mempunyai kendaraan mobil atau motor berjumlah satu atau lebih.
Rimawan juga mendapat usulan dari Evita Legowo, seorang mantan Dirjen Minerba, untuk menambah karakteristik responden, yakni orang yang tidak punya motor maupun mobil.
“Kita lakukan eksperimen, kita lihat kecenderungannya. Kalau harganya dinaikkan, kemudian ini hasilnya direlokasi. Kita bisa lihat siapa sih yang menolak dan yang menerima? Dan ternyata yang menolak orang kaya semua, terutama yang punya mobil. Jadi selama ini, kita itu hanya mensubsidi orang-orang kaya dan mereka kalau subsidinya dicabut nggak suka juga,” papar Rimawan yang kini juga menjabat sebagai komisaris PT Jasindo itu.
Sementara itu survei yang dilakukan pada 357 rumah tangga, ternyata warga yang tergolong ekonomi ke bawah, terutama mereka yang tidak mempunyai motor dan mobil merasa tidak terbebani dengan dicabutnya subsidi BBM.
Sejak melakukan riset di tahun 2013, Rimawan mulai kritis terhadap orang yang bersuara mengatasnamakan rakyat.
Baca juga: Event Sail Banda Belum Memberikan Dampak Ekonomi bagi Masyarakat
Aksi protes yang Mengatasnamakan Rakyat Jadi Pertanyaan
Rimawan lalu membandingkan hasil survei tersebut dengan berita-berita di koran yang membahas keinginan masyarakat agar subsidi BBM dinaikkan.
Dalam tulisan tersebut seringkali mengatasnamakan rakyat, tentu hal ini menimbulkan pertanyaan.
“Nah, yang ditulis di sini, siapa rakyat yang dimaksud? Rakyat yang mana? Sampean tidak pernah bertanya pada rakyat, tetapi mengatasnamakan rakyat. Jangan-jangan Anda sendiri yang mengatasnamakan rakyat untuk kepentingan Anda sendiri (conflict of interest)?,” ujar Rimawan. (Kinanthi)
Baca juga: Merespon Implementasi Pembangunan Infrastruktur dari Sisi Ekonomi Politik
