“Pembangunan ekonomi cukup berhasil dari segi politiknya. Tetapi, mulai tumbang karena manajemen dan pengawasannya yang salah,” ujar pria kelahiran Sulawesi Selatan 77 tahun lalu ini.
Saat itu, Tanri banyak mengamati pola manajemen yang diterapkan di berbagai BUMN dan swasta. Selain manajemen pemerintah yang gagal, manajemen dunia usaha dalam hal ini swasta juga tergelincir.
“Potensi tak dikembangkan dengan cerdas. Pemikiran enterpreneur sangat ekspansif dan tidak mengindahkan kaidah-kaidah manajemen,” jelas Tanri memaparkan koreksinya terhadap pola manajemen yang ada.
Meskipun sudah terlanjur mengalami krisis, bagi Soeharto BUMN menjadi satu-satunya aset yang masih bisa diupayakan melalui jalan reformasi. Tanri sebagai menteri kemudian mengganti pola manajemen usaha pemerintah, yang tadinya menggunakan manajemen birokrasi menjadi manajemen korporasi.
Dalam prosesnya, dengan masih memegang prinsip kekuatan leadership pada sebuah manajemen, Tanri kemudian mengganti semua direksi BUMN dengan manajemen yang baru, termasuk pemimpinnya. Dalam memilih pemimpin ini, Tanri menentukan beberapa kriteria.
“Kredibel, strong leader, dan berintegritas tinggi,” jelas Tanri.
Setelah memperbaiki manajemen BUMN beserta pemimpinnya, Tanri juga melakukan perbaikan lainnya, seperti melakukan merger beberapa bank agar terjadi transformasi budaya.
Dengan reformasi manajemen yang dilakukan, akhirnya BUMN dapat berkembang, lalu utang negara pada IMF perlahan bisa dibayar dengan menjual sebagian saham BUMN tersebut.
Saat itu, Soeharto telah lengser dan digantikan oleh Presiden Habibie. Tanri yang pada saat itu akan menjual saham BUMN kepada investor, diberi saran oleh Habibie untuk menjualnya dengan mata uang rupiah. Akhirnya rupiah kembali bangkit.
Manajemen korporasi yang dibangun oleh Tanri untuk mengembangkan BUMN secara khusus dan mengatasi krisis ekonomi secara umum, meliputi restrukturisasi, profitisasi, lalu privatisasi. Menurutnya, hal ini juga berlaku untuk BUMR maupun swasta.(Kinanthi)
