Ketika ditanyakan peluang BUMN dan BUMD masuk ke bandara ini, Faida menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Jember tidak akan meninggalkan pengelolaannya begitu saja.
“Untuk pengelolaan pemerintah daerah tidak akan meninggalkan begitu saja, namun dengan mekanisme kerja sama. Ini termasuk yang akan dibahas pada rapat maraton empat hari besok dengan Kementerian terkait. Termasuk juga dengan membuat BUMD, jadi nanti perlu kerjasama dengan DPRD sehingga BUMD yang menunjang untuk pengelolaan bandara dapat segera terealisasi,” jelasnya.
Disinggung mengenai peluang Bandara Jember menjadi embarkasi antara untuk Haji dan Umrah, saat ini Jember sudah sangat memenuhi syarat untuk itu.
“Jember adalah kawasan yang religius di mana banyak yang akan Umrah dan Haji. Secara data sekarang untuk lima kabupaten itu ada 17 kloter, sedangkan syarat minimal untuk embarkasi antara lain adalah 14 kloter, kita sudah lebih dari syarat minimal tersebut,” urainya.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan peluang Jember sangat besar untuk menjadi embarkasi antara Haji dan Umrah seiring dengan pengembangan bandara ini. Namun semuanya tergantung dengan Kementerian Agama yang memutuskan.
“Paling tidak menjadi embarkasi antara karena dengan pengembangan ini sudah bisa mulai menggunakan pesawat besar. Namun untuk embarkasi antara itu tergantung dari Kementerian Agama. Kita menyediakan fasilitas nanti Kementerian Agama yang menentukan,” ujar Menhub Budi Karya.
Sumber : Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan
