KAGAMA.CO, BULAKSUMUR – Keputusan untuk memulangkan atau tidaknya WNI Eks ISIS ke Indonesia, menjadi kontroversi di kalangan masyarakat.
Tidak sedikit warga yang menyerukan agar WNI eks ISIS tidak dipulangkan.
Dilansir dari Warta Kota Tribun News beberapa waktu lalu, Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan, sebanyak 660 WNI terindikasi bergabung dengan Foreign Terrorist Fighter (FTF) di negara lain.
Alumnus FIB UGM ini menyebut, WNI eks ISIS itu tersebar di berbagai negara di antaranya Afghanistan, Turki, dan Suriah.
Sebagian dari mereka memang berniat pulang. Namun, proses pemulangan dikategorikan, misalnya anak-anak dan perempuan.
“Ini masih menjadi diskusi. Apakah akan dipulangkan? Bila dipulangkan, akan dipulangkan semua atau tidak?” tuturnya.
Menurutnya, pemulangan WNI eks ISIS tidak mudah. Merujuk pada prinsip konstitusi Indonesia, seseorang harus memiliki kewarganegaraan.
Baca juga: Pakar UGM Ungkap Solusi Berantas Illegal Fishing
Namun, di sisi lain jika mereka dipulangkan, ada kekhawatiran ideologi WNI eks ISIS akan tersebar.
Bilamana WNI, misalnya di Suriah tidak terbukti terlibat terorisme, maka pemerintah masih harus melakukan deradikalisasi.
Alumni Suriah, kata Mahfud, umumnya paham dengan seluk beluk kegiatan kelompok teror.
Sementara peneliti dari Indonesia Intelligence Institute, Ridlwan Habib menuturkan, Indonesia belum mempunyai aturan pemulangan dan karantina khusus WNI pro ISIS.
“Tidak semua anggota ISIS setuju kawan-kawannya pulang. Para perempuan militan ISIS, marah jika ada WNI yang pulang ke Indonesia,” jelas lulusan FISIPOL UGM ini.
Dia menuturkan, sebelum pemulangan, pemerintah wajib melakukan deteksi ideologi.
Ridlwan menyarankan, bila belum ada prosedur karantina sebaiknya jangan dipulangkan dulu.
Baca juga: Semringah Peneliti Alumnus DPP UGM Sarapan Bareng Presiden Jokowi dan KAGAMA di Canberra
