Mengerdilkan Perum Perhutani
Kebijakan baik pemerintah yang didorong oleh keinginan luhur menyejahterakan masyarakat mempoleh lahan tanaman pangan didorong dengan sangat antusias oleh lembaga program reforma agraria, disambut pengusaha nonhutan untuk memperoleh lahan luas, dan diduga diboncengi kepentingan kelompok orang-orang yang konon ingin mengerdilkan lembaga Perum Perhutani.
Baca juga: Kisruh Alih Kelola Hutan Perhutani di Jawa
“Program ini jelas berbahaya, belum dipersiapkan dengan matang.”
“Baik pertimbangan perencanaannya, ketentuan tehnis, sosial, bahkan kesiapan psikologi sosial, serta keterkaitannya dengan pengendalian bencana alam,” ungkap Dr. Transtoto Handadhari, Ketua Umum Yayasan Peduli Hutan Indonesia (YPHI) sekaligus Ketua Ormas Gerakan Masyarakat Hijau Indonesia (GERMAHI), sambil mengaku takut bila masalah perusakan lahan hutan ini akan dipolitisasi orang-orang yang anti Jokowi.
“Yang pasti lahan KHDPK yang sangat luas1,1 juta hectare itu belum ditetapkan dan dipetakan secara sah, tetapi di lapangan sudah banyak diduduki masyarakat,” sesal rimbawan senior KAGAMA itu dalam keterangan persnya, Rabu (4/5/2022).
Transtoto menegaskan, penyelesaian masalah KHDPK yang sudah terlanjur semrawut tampaknya hanya bisa dituntaskan oleh Presiden. (*)
