KAGAMA.CO, JAKARTA – Pemerintah akan melakukan impor gula 1.041.627 ton untuk memenuhi kebutuhan gula nasional tahun 2022.
Ketua Komisi VI DPR RI, Drs. Aria Bima menyebutkan pemerintah wajib menjamin ketersediaan gula di pasar domestik dengan harga yang terjangkau masyarakat.
Pemerintah harus bertindak tegas menegakkan hukum jika tidak ingin jatuh pada jebakan pangan (food trap) akibat pilihan kebijakan yang bermuara pada penyediaan yang bertumpu pada impor.
Ia menuturkan dalam Rakortas pada 26 Oktober 2021 terdapat 781.555 ton jumlah izin impor.
Baca juga: Kisruh Alih Kelola Hutan Perhutani di Jawa
Lalu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) memungkinkan kebijakan impor.
Namun begitu, Bapenas harus melihat tingkat urgensinya dan tidak boleh menguntungkan kebijakan tertentu.
“Kurangi impor perlahan dengan meningkatkan produktivitas dalam negeri dan pembenahan SDM gula,” katanya dalam Seminar Gula Nasional bertema Peningkatan Kesejahteraan Petani Tebu Menuju Swasembada Gula Nasional Berkelanjutan, Jumat (8/4/2022) yang berlangsung secara daring dan luring terbatas di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM).
Lebih lanjut Bima Aria mengungkapkan Indonesia pernah mengalami kejayaan gula pada tahun 1930-1932 dan menjadi salah satu negara pengekspor gula terbesar dunia. Namun saat ini industri gula dalam negeri tidak mampu lagi mencukupi kebutuhan gula baik untuk konsumsi maupun industri.
Baca juga: DPP Fisipol UGM Luncurkan Buku Catatan Para Mantan
“Impor gula terus meningkat dengan rata-rata 19 persen per tahun,” ungkap Bima.
