Pada tanggal 22 Mei 1953 SMA Negeri Tanjungkarang berhasil dibuka oleh pemerintah berkat bantuan PTM UGM.
Keberhasilan ini diikuti beberapa sekolah lanjutan lain di berbagai pelosok daerah yang dapat dibuka meskipun dengan sedikit murid di dalamnya.
Program PTM yang secara langsung berdampak pada percepatan integrasi nasional ini disampaikan Rektor UGM dalam evaluasi selama 10 tahun pelaksanaan pada Rapat Senat Terbuka, 19 September 1960.
Isi dari evaluasi pencapaian PTM ini adalah (1) Sekolah Lanjutan Atas (SLA) di luar Jawa dapat dilanjutkan; (2) Dibukanya sekolah-sekolah baru di Luar Jawa; (3) Terdapat lulusan-lulusan SLA yang kemudian dapat didirikan Universitas-Universitas; (4) UGM menjadi pendorong kemajuan masyarakat di daerah-daerah sekaligus kemajuan negara; (5) Guru-guru dari berbagai suku bangsa yang mengajar mengakibatkan pola integrasi yang sehat, sehingga menimbulkan rasa persatuan dan kesatuan; (6) PTM dipandang sebagai faktor penting dalam pemulihan keamanan ketika pemberontakan terjadi.
Pelaksanaan PTM UGM selama ini juga membantu penghematan biaya pemerintah dalam program persebaran tenaga guru.
Baca juga: Peringati Hari Telur Dunia, KAGAMA Sumsel Bagikan Telur 2.28 Ton kepada Anak-Anak Sekolah
Prof. Dr. Sardjito dalam Rapat Senat Terbuka tanggal 19 September 1961 menjelaskan, bahwa pemerintah tidak perlu mengeluarkan ongkos istimewa dalam persebaran tenaga guru karena PTM telah masuk dalam anggaran UGM.
Adapun berdasarkan perhitungan Depermas, biaya untuk seorang mahasiswa UGM pun relatif murah dibandingkan mahasiswa PTM dari perguruan tinggi lain.
Biaya mahasiswa UGM sebesar Rp 8.000/mahasiswa, sementara UI Rp 14.400/mahasiswa, UNAIR Rp 7.700/mahasiswa, UNHAS Rp 16.600/mahasiswa, USU Rp 10.700/mahasiswa, UNAND Rp 17.000/mahasiswa, dan UNPAD Rp. 10.000/mahasiswa.
Program PTM yang sekarang sudah berubah menjadi KKN-PPM ini terus berjalan sebagai bentuk dari tri dharma perguruan tinggi sekaligus mencerdaskan bangsa dengan pemerataan wilayah.
Berbagai program kerja dari kelompok-kelompok mahasiswa yang diterjunkan selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan keberlanjutan dari daerah tersebut.
Hingga suatu saat nanti daerah yang ditinggal dapat berdiri dan berkembang sendiri dengan SDM dan SDA yang ada. (Tv/-Th)
Baca juga: Sang Pengagas Ekonomi Pancasila Berasal dari Kampus Kerakyatan
