KAGAMA.CO, BULAKSUMUR – Perbincangan soal desa inklusi semakin menguat seiring dengan munculnya sentimen kelompok atau konflik identitas, karena kontestasi politik.
“Selain itu, masih kerap ditemui praktik sebuah penyelenggaraan pemerintah yang mengabaikan kelompok marginal, seperti kelompok miskin, disabilitas, bahkan perempuan dan anak-anak,” ujar dosen Sosiologi UGM, Arie Sujito.
Hal ini dia sampaikan dalam acara webinar KAGAMA bertajuk Desa Inklusif: Basis Solidaritas Bangsa, pada Kamis (2/7/2020).
Fenomena ini, kata Arie, sekaligus menunjukkan adanya praktik-praktik demokrasi di Indonesia tidak banyak mengarah pada inklusifitas.
Untuk itu, spirit membangun desa inklusi dan solidaritas sosial yang ditandai dengan pengelolaan keberagaman menjadi penting demi membangun demokrasi yang lebih sehat.
Baca juga: Upaya Aktivis KAGAMA Bali Ajak Masyarakat Mandiri Pangan dan Gemar Bercocok Tanam
“Ternyata kita bisa belajar dari desa inklusi untuk membangun demokrasi. Sangat baik, apabila nilai-nilai inklusi di desa bisa dipraktikan secara kelembagaan agar menjadi garansi bagi desa terhindar dari nilai-nilai eksklusi,” jelas alumnus Sosiologi UGM angkatan 1997 ini.
UU No.6 Tahun 2014, kata Arie, menempatkan desa sebagai subyek. Arie melihat, aktor, isu, dan arena dalam desa berjalan secara dinamis.
Arena baru dalam relasi kuasa desa meliputi akses APBDes, BUMDes, pelayanan dasar, tata ruang, bibit dan pupuk, inklusi sosial, perlindungan kelompok rentan, dan lain-lain.
“Kita lihat bicara soal desa bukan hanya soal administrasi, tetapi juga isu-isu yang melekat di dalamnya,” jelas dosen yang fokus di bidang sosiologi perdesaan dan gerakan sosial ini.
Untuk mewujudkan desa inklusi, Arie menyebut seluruh elemen masyarakat perlu mencermati berbagai isu penting yang berkaitan.
Baca juga: Ganjar Sudah Kangen Masakan Ikan Sempedas Khas Riau
