Baca juga: Pakar dari Fakultas Biologi UGM Jabarkan 2 Pendekatan yang Berguna dalam Bidang Arkeologi
“Sehingga dalam banyak hal Saya punya pengalaman untuk bekerja sama dengan para konsultan internasional, serta ikut dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan para ahli dari berbagai negara,” terangnya.
Dijelaskan olehnya, Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR dirasa penting peranannya demi memperkuat sistem di DPR.
Tugasnya bukan hanya memberikan dukungan teknis administratif yang biasa dilakukan oleh Sekertaris Jenderal, tetapi membuat dukungan substantif terhadap perancangan undang-undang, penetapan APBN, dan pengawasan yang jadi tugas dan fungsi DPR.
Badan ini secara administratif berada di bawah Sekretaris Jenderal, tetapi secara fungsional bertanggung jawab langsung kepada DPR.
Samsul sebagai Kepala Pusat Perancangan UU yang sudah menjabat sejak 2015 lalu, bertugas membantu DPR menyiapkan bahan untuk pembuatan UU, misalnya membuat naskah akademik perancangan UU.
Baca juga: Tiongkok Tetap Jadi Mitra Prioritas bagi Perekonomian Indonesia Pasca Virus Corona
“Saya betul-betul kerja teknokrat, berdasarkan keilmuan sesuai bidang-bidang RUU yang dibuat itu,” ujar alumnus yang semasa mahasiswanya aktif di Senat FH UGM dan UKM Karate Inkai ini.
Samsul dalam mengemban amanahnya, sedang menghadapi tantangan menyelesaikan RUU Omnibus Law, terutama mereview dan membuat klaster-klaster.
Dia juga sedang membuat tim untuk melakukan inventarisasi masalah yang diharapkan bisa membantu DPR dan pemerintah untuk segera menyelesaikan RUU ini.
“Mudah-mudahan apa yang kami kerjakan bisa minimal mempermudah anggota dewan untuk memahami isinya.”
“Kemudian apa yang masih kurang di situ akan kita sampaikan lewat dokumen. Tahap terakhirnya tergantung sikap politik masing-masing fraksi di DPR,” ungkap pria kelahiran Pembe Manggarai, 10 Juli 1965 ini.
Baca juga: Saat Kuliah, Ketua KAGAMA Sleman Ini Dicemburui Teman karena Rajin Baca Buku
