Baca juga: Tulisan Pram di Majalah Gadjah Mada: Tak Perlu Membangun Mitos Baru tentang Kejayaan Masa Lalu
Untuk diketahui, 88,38 persen produksi dialokasikan untuk gas melon. Sedangkan gas nonsubsidi baru mencapai 11,62 persen.
“Mengapa volume penggunaan (LPG 3 kg) membengkak? Itu karena subsidi salah sasaran,” ucap Fahmy.
“Jika terbuka, siapa pun bisa beli. Harga juga sulit diatur, seperti mekanisme pasar. Tapi jangan wacana, harus ada roadmap yang jelas dan dijalankan,” katanya.
Di sisi lain, meski menyarankan pemerintah untuk mengubah skema untuk subsidi, Fahmy berpendapat bahwa hal itu jangan diungkapkan terlebih dahulu.
Baca juga: KAGAMA Tolitoli Gerak Cepat Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Kebakaran Tolitoli
“Sebab, hal itu akan membuat kepanikan dan nanti dikhawatirkan ada yang menaikkan harga. Akhirnya yang menjadi korban warga miskin,” ucap staf ahli Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PUSTEK) UGM ini.
Fahmy pun memberikan saran, rencana pengubahan skema mesti dimatangkan sebelum disosialisasikan kepada masyarakat.
Selain itu, untuk solusi jangka panjang, dia berpendapat Pemerintah menggenjot infrastruktur jaringan gas.
“Solusinya untuk mematangkan infrastruktur harus ada agregator,” kata Fahmy.
“Misalnya, PGN (Perusahaan Gas Negara) ditunjuk sebagai agregato, tetapi harus membangun,” pungkasnya. (Tsalis/ ed. Taufiq)
Baca juga: Pengalaman Prof. Endang S. Rahayu di Jepang yang Berujung Pertemanan Tak Berkesudahan
