Pakar UGM Sebut Solusi untuk Tekan Subsidi Gas Melon yang Makin Membengkak

315
Dosen FEB UGM, Dr. Fahmy Radhi, M.B.A., memberikan pandangannya terkait pembengkakan subsisdi gas LPG 3 kg. Foto: Istimewa
Dosen FEB UGM, Dr. Fahmy Radhi, M.B.A., memberikan pandangannya terkait pembengkakan subsisdi gas LPG 3 kg. Foto: Istimewa

KAGAMA.CO, BULAKSUMUR – Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) RI mencatat kenaikan volume penggunaan LPG 3 kg.

Pasokan bahan bakar yang sering disebut gas melon itu mencapai angka 6,85 juta metrik ton pada 2019.

Bandingkan dengan 2014 ketika kebutuhannya baru menyentuh 4,99 juta metrik ton.

Fenomena peningkatan jumlah peningkatan gas bersubsidi ini ditengarai karena penyaluran yang tidak tepat.

Hal itu sebagaimana yang dikatakan oleh Pakar ekonomi UGM, Dr. Fahmy Radhi, M.B.A.

Walau begitu, Fahmy menilai masyarakat tidak mampu mesti mendapatkan subsidi melalui gas melon.

“Dalam jangka pendek, yang harus dilakukan adalah perubahan skema subsidi,” kata Fahmy, dalam sebuah bincang-bincang yang diadakan Bisnis Indonesia, Kamis (30/1).

Baca juga: Ashiaap! Atta Halilintar Sebut Ganjar Pranowo Pemimpin yang Easy Going

“Sebab, Pemerintah berat bila harus menganggarkan (subsidi) hingga Rp75 triliun,” lanjutnya.

Berkaca pada pernyataan Fahmy, pemerintah memang menganggarkan subsidi LPG Rp75,22 triliun pada 2019.

Namun, realisasi dana yang dipakai hanya Rp39,11 triliun.

Nilai realisasi tersebut memang turun dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp54,87 triliun.

Hanya saja, volume permintaan gas melon malah meningkat.

Padahal, 75 persen pasokan LPG nasional dipenuhi melalui keran impor.

Sementara produksi dalam negeri baru mampu memenuhi 25 persen dari kebutuhan nasional.

Baca juga: Menakar 70 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia-Rusia