KAGAMA.CO, JAKARTA – Reformasi 1998 menjadi tonggak sejarah serta menjadi bagian dari proses bangsa ini menuju Indonesia Emas yang selaras dengan cita-cita para Bapak Pendiri Bangsa yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yakni mewujudkan suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Sayangnya, Reformasi 1998 juga menghasilkan residu-residu yang saat ini mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Pandangan itu disampaikan Jenderal TNI Purnawirawan Agum Gumelar dalam Diskusi Terbatas dan Peluncuran Buku bertema “Indonesia Emas yang Maju, Berdaya Saing, Adil, dan Sejahtera yang digelar Dewan Pertimbangan Presiden di Jakarta, Rabu (2/10/2019).
“Berlindung di balik demokrasi, kini orang seperti bisa berpendapat dan berbuat seenaknya.”
“Bahkan, lewat media sosial orang seperti bebas mencaci maki dan menghina Presiden, Kepala Negara, yang merupakan simbol negara kita dan hal ini sangat memprihatinkan,” tutur anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tersebut.
Ancaman lainnya yang dihadapi bangsa ini, menurut Agum, adalah berkembangnya paham radikalisme di kalangan sebagian masyarakat.
“Dengan mendompleng demokrasi, para penganut radikalisme ini berpikir, bersikap, dan bertindak hendak menggantikan Pancasila, UUD 1945, serta Bhineka Tunggal Ika.”
“Ini ancaman nyata yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dan tidak boleh dibiarkan karena mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.
Guna mengatasi masalah ini, Agum mengungkapkan langkah strategis yang mesti dilakukan Pemerintah Indonesia ke depan.
“Perkuat kembali jiwa nasionalisme, Pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika di tiap lapisan masyarakat, di lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi, hingga lembaga atau instansi pemerintahan,” ucap mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopasus) ini.
Selain itu, dalam buku “Indonesia Indonesia Emas yang Maju, Berdaya Saing, Adil, dan Sejahtera”, yang merupakan hasil pemikiran para pakar yang tergabung dalam Dewan Pertimbangan Presiden yang diketuai Prof. Dr. Sri Adiningsih, pada halaman 33 diungkapkan kekhawatiran atas apa yang terjadi di Indonesia saat ini.
Baca juga : Hoaks Masalah Terbesar di Indonesia
Ada beberapa poin kesimpulan dari para anggota Wantimpres dalam menyorot penetrasi ideologi asing dan radikalisme yang sudah meresahkan belakangan ini.
“Penetrasi ideologi asing terjadi akibat peran globalisasi, teknologi informasi, juga karena tumbuhnya jaringan ormas-ormas yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.”
“Apabila masyarakat tidak memiliki filter yang kuat, masyarakat akan mengalami kesulitan untuk dapat memilah ideologi yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan negara.”
“Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan falsafah Bhineka Tunggal Ika, yang berarti kesatuan dalam keanekaragaman, adalah modal Indonesia yang harus dilestarikan dan diperkuat agar Indonesia terus dapat melangkah maju.”
“Hasil beberapa diskusi menunjukkan adanya keinginan masyarakat untuk mewariskan dan melestarikan nilai Pancasila kepada generasi baru bangsa Indonesia, serta langkah-langkah revitalisasi, rejuvinasi (peremajaan), dan reaktualisasi Pancasila harus segera diambil sebelum sangat terlambat.” (Josep)
