KAGAMA.CO, BULAKSUMUR – Keberagaman kondisi peserta didik membuat Pemerintah Kota Yogyakarta secara resmi menyelenggarakan pendidikan inklusif sejak tahun 2014.
Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik untuk belajar bersama di sekolah umum.
Kesempatan ini diberikan tanpa memandang peserta didik dari suku, agama, etnis, jenis kelamin, status sosial, kemampuan, dan disabilitas yang dimiliki oleh peserta didik.
Meskipun demikian, implementasi pendidikan inklusif di Yogyakarta masih menjadi tantangan besar.
Sebagian peserta didik di beberapa sekolah inklusif mempunyai tingkat motivasi belajar yang rendah.
Peserta didik tersebut adalah mereka yang memiliki Kartu Menuju Sejahtera (KMS).
Orang yang tercantum dalam KMS berarti berhak menerima jaminan perlindungan sosial.
Satu hal menjadi persoalan besar adalah kurangnya pemahaman para guru tentang pendidikan inklusif, minimnya pengetahuan guru tentang latar belakang setiap peserta didik, dan minimnya pengalaman guru dalam pelaksanaan pendidikan inklusif.
Dari hasil penelitian terdahulu ini, Muhammad Arif Furqon, mahasiswa S2 Psikologi Profesi UGM ini melihat adanya ketidaksiapan guru mengimplementasikan pendidikan inklusif, menganggap siswa berkebutuhan khusus menurunkan popularitas sekolah, dan sulit bekerjasama dengan orang tua siswa.
Oleh sebab itu, para guru tidak bisa mengelola kelas dengan baik, karena keberagaman kondisi peserta didik.
Bahkan, masih ada sekolah yang menolak siswa berkebutuhan khusus.
Arif merujuk dari beberapa literatur yang menjelaskan bahwa untuk mengimplementasikan pendidikan inklusif, guru perlu memiliki efikasi diri yang kuat.
Artinya, guru mempunyai keyakinan yang kuat, bahwa dirinya mampu untuk mendidik siswa berkebutuhan khusus secara efektif.
