KAGAMA.CO, BULAKSUMUR – Pergantian rezim politik menyusul tumbangnya Orde Baru (Orba) tidak dengan sendirinya melahirkan budaya ilmu pengetahuan baru untuk kerja-kerja intelektual menemukan lingkungan atau ekosistem sosial, ekonomi dan politik yang kondusif. Dalam realitasnya, posisi instrumentalis ilmu pengetahuan dan intelektual tidak mengalami perubahan berarti.
Bahkan, hal tersebut mengalami pendangkalan sangat serius, yaitu menjadi pelayan dari hasrat birokratisasi yang semakin tidak terkendali. Terlihat bagaimana proses riset di perguruan tinggi dan pusat-pusat riset berakhir dengan memproduksi bukti-bukti administrasi yang dari waktu ke waktu bukan saja semakin menghina akal sehat, tetapi sekaligus berangkat dari praduga bahwa kaum intelektual pertama-tama adalah makhluk “licik yang tidak bisa dipercayai”, yang menihilkan “kejujuran” sebagai fondasi etik paling utama yang melandasi kerja intelektual.
“Kita sama-sama menyaksikan dengan sedih betapa kaum intelektual justru harus menghabiskan lebih banyak waktu dan energi guna melayani kekakuan rezim administratif ketimbang melakukan penelitian dalam kerangka produksi ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah-masalah kemanusiaan”, kata Prof. Dr. Cornelis Lay, MA, di Balai Senat UGM, Rabu (06/02/2019).
Conny, sapaan akrabnya, mengatakan itu saat dirinya dikukuhkan sebagai Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Dalam pengukuhan tersebut, dosen Departemen Politik dan Pemerintahan, Fisipol UGM menyampaikan pidato berjudul Jalan Ketiga Peran Intelektual: Konvergensi Kekuasaan dan Kemanusiaan.
Menurut Conny, terbunuhnya kreativitas kaum intelektual perlu mendapat perhatian khusus terutama di kalangan ilmuwan politik dan pemerintahan. Karena dalam kondisi ini, terlihat ada perkembangan yang bersifat paradoksal.
