Menlu Retno Marsudi : Pemerintah Prioritaskan Perlindungan WNI di Luar Negeri

129

BULAKSUMUR, KAGAMA – Pemerintah Indonesia memprioritaskan kebijakan politik luar negerinya pada aspek perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Kebijakan tersebut ditetapkan di era Presiden Joko Widodo, melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang dipimpin Retno Lestari Priansari Marsudi, terkait meningkatnya kasus menimpa WNI di luar negeri.

Pada 2016, misalnya, disampaikan Menlu Retno P Marsudi, terdapat sejumlah 18.282 kasus menimpa WNI di luar negeri. Pada tahun itu Kemenlu berhasil menyelesaikan sekitar 13.000 kasus, sisanya yang belum diselesaikan merupakan kasus yang cukup berat dan membutuhkan waktu penanganan yang relatif lama

Menlu Retno P. Marsudi menyampaikan hal itu dalam forum dialog Teras Kita yang dihelat Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (PP Kagama), sivitas akademika UGM bersama Harian Kompas, Sabtu (12/8/2017) di Balairung Kantor Pusat UGM. Turut hadir sebagai narasumber dalam dialog dengan tema “Refleksi 72 Tahun Indonesia Merdeka; Kerja Bersama untuk Kejayaan Indonesia”, antara lain Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basoeki Hadimuljono, Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, dan Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang juga menjabat Ketua Umum Pengurus Pusat Kagama, Ganjar Pranowo.

“Tingginya kasus yang menimpa WNI di luar negeri dikarenakan tingginya mobilitas dan beberapa kasus terjadi di wilayah konflik yang sulit diselesaikan. Pada 2016, Kemenlu setidaknya melakukan repatriasi sebanyak 41.569 kepada WNI. Kami ingin menyampaikan bahwa Kemenlu terus bekerja untuk kedaulatan dan melindungi WNI,” terang alumnus Hubungan Internasional Fisipol UGM.

Sementara itu, dalam dialog yang dipandu jurnalis senior Kompas, Bambang Sigap Sumantri, Menteri PUPR, Basoeki Hadimuljono, menyampaikan kerja yang dilakukannya selama tiga tahun di Kabinet Kerja dalam rangka mengisi kemerdekaan. Basoeki menjelaskan ada tiga bidang infrastruktur, meliputi transportasi (darat), air, dan perumahan yang menjadi tugas Kementerian PUPR saat ini.

Pada bidang perumahan, contohnya, dari program satu juta rumah yang telah dijalankan selama periode 2015/2016 telah terbangun sebanyak satu setengah juta rumah. Sedangkan di tahun 2017, setidaknya telah terbangun 449.000 rumah. Basoeki menjelaskan pada periode 2010-2014, dalam kurun waktu tersebut terbangun satu juta rumah.

“Hingga akhir 2019 nanti akan kita upayakan terbangun empat juta rumah dengan anggaran 74 triliun rupiah. Artinya, menjadi prioritas pemerintah saat ini, yakni untuk menyediakan perumahan,” papar Basoeki.

Pada dialog tersebut Budi Karya, Mardiasmo, dan Ganjar Pranowo juga menyampaikan berbagai hal tentang refleksi 72 tahun Indonesia merdeka.  [Humas UGM/Catur/rts/foto: Firsto]