BULAKSUMUR, KAGAMA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) banyak menyelesaikan program pembangunan infrastruktur pada periode sebelumnya (era Susilo Bambang Yudhoyono – red) yang belum selesai. Pembangunan waduk, misalnya, pihaknya harus menyelesaikan 16 waduk dari program pemerintah sebelumnya, ditambah target barunya yang akan membangun 49 waduk baru.
“Bukan mangkrak, tapi karena pembebasan lahannya belum selesai. Nah, saya selesaikan. Kemudian semuanya dalam rangka penyelesaian,” ungkap Menteri PUPR Dr. Ir. M Basuki Hadimuljono, M. Sc, Ph. D dalam Seminar Nasional Pembangunan Infrastruktur Indonesia dalam Rangka Menunjang Pembangunan Ekonomi, Senin (17/7/2017) di Balai Senat, Gedung Rektorat UGM.
Basuki melanjutkan, salah satu masalah dalam pembangunan infrastruktur adalah pembebasan lahan. Dalam pembangunan infrastruktur apa pun, baik untuk jalan, bendungan, bandara, maupun perumahan, pasti ada masalah pembebasan lahan. Selama ini, Basuki mencatat, yang terjadi di lapangan bukan hanya soal harga tanah, tetapi juga persoalan budaya.
“Di situ ternyata ada situs budayanya, ada pesarean atau kuburan yang memang dituakan di situ. Jadi, banyak sekali masalah. Tapi, alhamdulillah melalui dialog dengan masyarakat sebagian besar dapat diatasi, disepakati sesuai dengan undang-undang pembebasan lahan yang ada,” jelasnya kepada KAGAMA, usai acara.
Tantangan pembangunan infrastruktur, lanjut Basuki, antara lain adanya disparitas antarwilayah dan kawasan yang masih tinggi, daya saing nasional yang rendah, kurangnya pemanfaatan sumberdaya, dan tingginya angka urbanisasi.
Lulusan Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik UGM tahun 1979 ini menyampaikan materi tentang tantangan pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR RI. Dalam acara yang diselenggarakan atas kerjasama antara BPK, Kementerian PUPR dan UGM, hadir pula pembicara Prof. Dr. H. Rizal Djalil (BPK), Prof. Mardyasmo, Ph. D (Wamenkeu) dan A. Tony Prasetiantono, Ph. D (Pakar Ekonomi UGM).
Dalam kesempatan tersebut, Basuki menyampaikan, tantangan yang dihadapi adalah disparitas pembangnan antara pulau Jawa dan luar pulau Jawa, antara kota dan desa, antara barat dan timur, antara jelata dan jelita.
“Pembangunan infrastruktur untuk kegiatan ekonomi atau pembangunan infrastruktur untuk kemanfaatan masyarakat kecil,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Keuangan Prof Dr Mardiasmo, MBA, Akt yang kala itu juga menjadi pembicara menjelaskan pentingnya pembangunan infrastruktur. “Kualitas infrastruktur Indonesia masih tertinggal dari negara lain,” ungkapnya, mewakili Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang kala itu berhalangan hadir.
Alumnus Fakultas Ekonomi UGM tahun 1981 ini menambahkan, pembangunan infrastruktur penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya saing dan produktivitas demi kejayaan Indonesia.[Taufiq Hakim]
